JAKARTA - Indonesia timur selama ini menjadi salah satu wilayah dengan biaya listrik tertinggi di negara ini.
Harga listrik di wilayah ini mencapai 70 sen per kWh, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata harga listrik di Jawa yang hanya sekitar 3–4 sen per kWh. Tingginya biaya listrik ini sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang menggunakan solar sebagai bahan bakar utama.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menyepakati program dedieselisasi di Indonesia timur.
Langkah ini bertujuan untuk mengganti PLTD dengan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi (baterai).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menekankan bahwa biaya pembangunan PLTS dengan baterai dinilai lebih ekonomis dibanding mempertahankan PLTD di wilayah timur. “Nah, pada saat kita bicara renewable energy mungkin membangun photovoltaic, membangun baterai di sana akan jauh lebih murah saat ini,” kata Eniya.
Dedieselisasi bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga menyasar efisiensi biaya listrik sekaligus mendukung transisi energi nasional. PLTS yang dilengkapi baterai mampu menyediakan pasokan listrik yang stabil dan dapat diandalkan, sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mahal dan berdampak negatif terhadap lingkungan.
Menurut Eniya, meski biaya investasi awal untuk membangun PLTS dengan sistem baterai tergolong tinggi, program ini diyakini lebih murah dalam jangka panjang dibanding terus mengandalkan diesel.
Pembangunan pembangkit listrik EBT di kawasan Indonesia timur diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp1.682 triliun. “Itu bukan angka yang kecil, kami inginkan adanya kolaborasi internasional dengan JETP [Just Energy Transition Partnership],” ujarnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong pendanaan dan teknologi sehingga proyek dedieselisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
PLN sendiri sebelumnya telah menginisiasi program dedieselisasi terhadap 5.400 unit PLTD dengan total kapasitas mencapai 3,5 GW. Pembangkit EBT pengganti ini dirancang agar mampu menyediakan listrik yang cukup untuk tingkat akses listrik level tier-3, minimal 692 kWh per kapita per tahun. Dengan demikian, masyarakat di wilayah timur akan mendapatkan pasokan listrik yang lebih andal dan harga yang lebih terjangkau.
Selain aspek ekonomi, dedieselisasi juga selaras dengan tujuan nasional untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon sektor listrik. Dengan mengurangi penggunaan diesel, yang menghasilkan emisi tinggi, PLN turut berkontribusi terhadap target net zero emission di sektor energi.
Namun, Eniya menekankan bahwa penentuan harga listrik dari PLTS dan baterai masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah dan PLN perlu memastikan harga jual listrik dari sumber energi baru ini kompetitif dan dapat diterima oleh masyarakat. Penyesuaian harga ini menjadi tantangan karena harus memperhitungkan biaya investasi awal, pemeliharaan, serta kapasitas produksi yang bergantung pada kondisi alam, seperti intensitas sinar matahari di wilayah timur.
Dedieselisasi juga memiliki nilai strategis lain, yakni meningkatkan ketahanan energi di Indonesia timur. Wilayah ini selama ini menghadapi keterbatasan pasokan listrik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dengan PLTS yang memanfaatkan sumber daya lokal, wilayah ini akan lebih mandiri dalam hal energi.
Program ini diyakini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga lingkungan. Penggunaan PLTS mengurangi emisi karbon, menekan polusi udara, dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Dengan kombinasi baterai, listrik yang dihasilkan dapat disimpan dan digunakan saat malam hari atau kondisi cuaca kurang mendukung, sehingga stabilitas pasokan tetap terjaga.
Dalam jangka panjang, keberhasilan program dedieselisasi akan menjadi contoh konkret implementasi transisi energi di daerah terpencil. PLN bersama Kementerian ESDM berharap, selain menurunkan biaya listrik, program ini juga dapat membuka peluang kerja di sektor energi baru, mendorong investasi di wilayah timur, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses listrik yang lebih handal.
Dengan semua pertimbangan tersebut, dedieselisasi pembangkit listrik di Indonesia timur bukan sekadar penggantian teknologi, tetapi juga strategi menyeluruh untuk menekan biaya, meningkatkan akses energi, dan mendorong transisi energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.