JAKARTA — Proses pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 2 Juni 2025 telah mencapai lebih dari 80 persen. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
"Per hari ini, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah masuk proses salur sebanyak 8,2 juta KPM PKH atau 80,3 persen," ungkap Gus Ipul.
"Sementara untuk bansos sembako atau BPNT, sudah tersalur ke 14,8 juta KPM, atau sekitar 81 persen dari total sasaran," lanjutnya.
Meski progresnya tergolong tinggi, Gus Ipul menyebut masih ada sejumlah kendala yang membuat sebagian masyarakat belum menerima haknya. Di antaranya, masih ada sekitar 1,9 juta KPM PKH atau 19,4 persen yang tengah menunggu proses pembukaan rekening baru. Selain itu, 2,7 juta KPM penerima sembako atau sekitar 14,19 persen masih dalam antrean proses pencairan.
"Sementara itu, ada juga 25.720 KPM PKH atau 0,3 persen dan 742.691 KPM sembako atau 4,1 persen yang masih harus menunggu perbaikan data," jelasnya.
Permasalahan yang kerap ditemukan meliputi rekening pasif, rekening tidak ditemukan, nama penerima berbeda antara data dengan rekening bank, kartu belum terbit, kartu tidak aktif, hingga kesalahan input nomor kartu.
"Kami sedang mencari cara cepat agar KPM baru ini juga bisa segera mendapatkan penyaluran bansos PKH atau sembako," tambah Gus Ipul.
Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus berupaya mempercepat proses pembukaan rekening baru. Gus Ipul menyampaikan bahwa salah satu kendala utama memang berada pada proses pencetakan kartu baru yang memerlukan waktu lebih lama.
"Jadi hasil koordinasi dengan Himbara ternyata untuk membuka rekening baru memerlukan waktu yang cukup lama terutama dalam pembuatan kartunya," tegasnya.
Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos, dapat melakukan pengecekan melalui beberapa cara, yaitu:
Mengakses situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.
Menggunakan aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store.
Melakukan pengecekan langsung di kantor desa atau kelurahan setempat.
Pemerintah juga membuka kesempatan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Calon penerima hanya perlu melengkapi data, melampirkan foto KTP, foto rumah tampak depan, dan mengikuti proses verifikasi oleh Dinas Sosial setempat.
Tujuh Golongan Pasti Dapat PKH 2025 Bantuan sosial PKH disalurkan dengan nominal berbeda tergantung kategori penerima. Berikut rinciannya:
Ibu Hamil: Rp3.000.000/tahun atau Rp750.000/triwulan
Anak Usia Dini: Rp3.000.000/tahun atau Rp750.000/triwulan
Anak SD: Rp900.000/tahun atau Rp225.000/triwulan
Anak SMP: Rp1.500.000/tahun atau Rp375.000/triwulan
Anak SMA: Rp2.000.000/tahun atau Rp500.000/triwulan
Disabilitas Berat: Rp2.400.000/tahun atau Rp600.000/triwulan
Lansia 60+: Rp2.400.000/tahun atau Rp600.000/triwulan
Jadwal pencairan bansos PKH tahun 2025 dibagi ke dalam empat tahap:
Tahap 1: Januari, Februari, Maret
Tahap 2: April, Mei, Juni
Tahap 3: Juli, Agustus, September
Tahap 4: Oktober, November, Desember
Kriteria Tidak Layak Dapat Bansos Tak semua orang berhak menerima bansos PKH atau BPNT. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73 Tahun 2024, berikut kategori penerima yang tidak layak mendapatkan bansos:
Alamat atau individu tidak ditemukan
Meninggal dunia (kecuali ada pergantian pengurus dalam KK)
ASN/TNI/Polri atau anggota keluarga ASN/TNI/Polri
Orang yang dinilai sudah mampu secara ekonomi
Pensiunan ASN/TNI/Polri
Guru tersertifikasi
Memiliki penghasilan rutin dari APBN/APBD
Menolak menerima program bansos
Penghasilan di atas UMP/UMK
Pengurus atau pemilik perusahaan
Tenaga kesehatan aktif
Perangkat desa aktif
Sudah menerima bansos lain selain dari Kemensos
"Dengan pencairan yang hampir rampung ini, kami berharap seluruh proses bisa selesai tepat waktu. Kami terus berkomitmen memperbaiki data, mempercepat proses pencairan, dan memastikan bansos ini tepat sasaran," tutup Gus Ipul.
Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan pengecekan data agar terhindar dari kesalahan, serta mengajukan perbaikan data jika memang diperlukan. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait, program bansos PKH dan BPNT diharapkan semakin optimal dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.