JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai fondasi utama pembangunan nasional dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 yang digelar di Jakarta.
“Saya mungkin termasuk menteri yang rajin hadir di forum ini untuk menunjukkan betapa pentingnya Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara dan menjaga masyarakat, serta perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam sambutannya.
Menurut Sri Mulyani, sinergi yang solid antara Kementerian Keuangan dan Polri menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan APBN di tengah dinamika tantangan global yang semakin kompleks. Kondisi geopolitik yang tidak stabil di kawasan Timur Tengah dan Eropa serta kemunduran tata kelola internasional berbasis multilateralisme, menuntut Indonesia memperkuat ketahanan nasional di sektor ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
APBN sebagai Shock Absorber Ekonomi Nasional
Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN memiliki peran vital sebagai “shock absorber” atau penyangga ekonomi nasional saat menghadapi guncangan global. Oleh karena itu, menjaga kelangsungan dan kesehatan APBN menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Polri.
“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” tegasnya.
Dia menekankan bahwa APBN harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Program-program unggulan seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat menjadi fokus utama dalam alokasi anggaran.
Peran Strategis Polri dalam Menjaga Kepercayaan Publik
Sri Mulyani menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBN sangat bergantung pada terciptanya kepastian hukum dan keamanan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Polri memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan ketenangan masyarakat.
“Kita berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” kata Sri Mulyani.
Dengan peran tersebut, Polri tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan fisik, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mendukung keberlangsungan ekonomi Indonesia.
Sinergi Polri dan Kemenkeu dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan
Menteri Keuangan memberikan apresiasi tinggi atas kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan kasus penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai. Selain itu, dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak turut memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan negara.
“Peranan Kepolisian sangat penting untuk masyarakat, untuk ekonomi, dan bagi kami sebagai Kementerian Keuangan. Sinergi Polri dengan Kementerian Keuangan terus terjalin baik. Kami akan terus mengajak bekerja sama, bekerja untuk menjaga Indonesia dan menjaga masyarakat Indonesia,” tegas Sri Mulyani.
Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana instansi pemerintah dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Tantangan Global Memaksa Indonesia Perkuat Ketahanan Nasional
Sri Mulyani juga menyoroti kondisi global yang semakin tidak menentu sebagai latar belakang perlunya penguatan ketahanan nasional. Indonesia sebagai negara dengan wilayah geografis luas, jumlah penduduk besar, dan ekonomi yang terus tumbuh, harus selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam pengelolaan negara.
“Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa peran Polri dalam aspek keamanan dan ketertiban menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional yang berdampak langsung pada keberhasilan APBN.
APBN sebagai Alat Pembangunan dan Stabilitas Sosial
Dalam forum Musrenbang tersebut, Menkeu juga menjelaskan bahwa APBN merupakan instrumen strategis yang harus dikelola dengan baik agar dapat mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBN yang efektif dan efisien akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional menghadapi berbagai tekanan eksternal maupun internal.
Sri Mulyani mengingatkan, sinergi dan koordinasi lintas sektoral seperti yang dilakukan Kemenkeu dengan Polri menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan lancar.
“APBN tidak hanya soal angka dan anggaran, tetapi juga soal memastikan agar program yang kita jalankan benar-benar sampai ke masyarakat dan memberikan manfaat,” katanya.
Harapan Ke Depan dan Komitmen Bersama
Sebagai penutup, Sri Mulyani berharap sinergi yang selama ini terjalin antara Polri dan Kementerian Keuangan dapat terus diperkuat dan menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.
“Kami akan terus bekerja sama dan berkolaborasi, menjaga Indonesia dan masyarakat Indonesia, memastikan bahwa APBN menjadi alat yang efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan,” pungkas Sri Mulyani.
Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Musrenbang Polri Tahun 2025 menegaskan bahwa Polri bukan hanya sebagai penegak hukum dan keamanan, melainkan juga mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan kesehatan APBN. Sinergi antara Kemenkeu dan Polri menjadi kunci utama untuk menjamin keberhasilan pembangunan nasional serta menjaga ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia di tengah dinamika global yang menantang.