
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol akan menjadi salah satu fokus utama pada tahun 2026. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, terdapat daftar prioritas yang menyoroti sepuluh proyek jalan tol utama. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam lampiran buku tersebut, tercatat total 16 proyek jalan tol yang digarap dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, dari jumlah itu, hanya 10 proyek yang masih dalam tahap pembangunan aktif dan menjadi prioritas strategis Kementerian PU.
Daftar 10 Proyek Jalan Tol
Baca Juga
Berikut sepuluh proyek jalan tol yang menjadi fokus pembangunan:
Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)
Tol Serang-Panimbang
Tol Semarang-Demak
Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo
Tol Kediri-Tulungagung
Tol Probolinggo-Banyuwangi
Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
Tol Yogyakarta-Bawen
Tol Akses Pelabuhan Patimban
Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami
Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Skema KPBU Baru
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Rachman Arief Dienaputra menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan skema KPBU baru untuk sektor infrastruktur. Sesuai arahan Menteri PU Dody Hanggodo, pemerintah tidak lagi memberikan dukungan konstruksi pada proyek KPBU.
“Pak Menteri sudah menegaskan untuk KPBU tidak ada dukungan pemerintah dukungan konstruksinya. Jadi harus kita mengandalkan dari tarif,” ungkap Rachman saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (19/08/2024).
Sebagai gantinya, pemerintah memberikan dukungan melalui pengembangan kawasan di sekitar proyek. Dengan strategi ini, diharapkan proyek jalan tol dapat ramai pengguna dan menghasilkan balik modal yang signifikan bagi badan usaha. “Artinya supaya dapat benefit dari pengembangan kawasan untuk meningkatkan tarif tol sampai mengurangi konsesi,” jelasnya.
Proyek tol yang saat ini disiapkan untuk dilelang antara lain Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).
Pembangunan Jalan Nasional dan Tol 2026
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 28,19 kilometer pada tahun mendatang. Selain itu, akan dilaksanakan pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 kilometer, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 kilometer, dan pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kementerian PU untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat jaringan irigasi pangan, serta mendukung mitigasi bencana melalui normalisasi sungai.
Anggaran Kementerian PU 2026
Pagu indikatif Kementerian PU tahun 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 70,86 triliun dalam Rapat Kerja di Gedung DPR Senayan, Kamis (10/7/2025). Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa fokus anggaran tetap pada pembangunan jalan nasional, ketahanan pangan, dan jaringan irigasi.
Alokasi anggaran tersebut meliputi:
Bina Marga: Rp 31,80 triliun, termasuk pembangunan jalan baru 152 km, peningkatan kapasitas dan preservasi 1.113 km jalan, preservasi jembatan 29.241 meter, penggantian jembatan 51 meter, pembangunan flyover/underpass 362 meter, serta pembangunan jalan tol 26,54 km.
Sumber Daya Air: Rp 20,51 triliun, untuk pembangunan jaringan irigasi 2.000 ha, rehabilitasi jaringan 15.000 ha, pengendali banjir 16 km, pengaman pantai 4 km, penyediaan air baku 0,3 m³/detik, dan pembangunan 15 bendungan ongoing.
Cipta Karya: Rp 4,11 triliun, untuk perluasan SPAM 6.731 PP Sambungan Rumah, pengelolaan air limbah 400 KK, dan pembangunan 1 bangunan gedung.
Prasarana Strategis: Rp 13,53 triliun, termasuk pembangunan 1.000 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, 100 Sekolah Rakyat, 5 perguruan tinggi, serta infrastruktur prasarana perekonomian, olahraga, cagar budaya, kesehatan, peribadatan, dan prasarana strategis lain.
Dukungan Manajemen: Rp 0,91 triliun untuk gaji pegawai dan operasional kantor.
Selain itu, Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 68,88 triliun, termasuk program teknis Rp 65,28 triliun dan dukungan manajemen Rp 3,6 triliun.
Prioritas Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Menurut Menteri PU, arahan Presiden Prabowo Subianto sejak 2025 menekankan pentingnya swasembada pangan. Oleh karena itu, pembangunan jalan, irigasi primer, sekunder, dan tersier menjadi prioritas utama. Infrastruktur pendukung ketahanan pangan akan semakin diperkuat melalui alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan strategi pembangunan tol, jalan nasional, jembatan, dan jaringan irigasi yang terintegrasi, diharapkan seluruh proyek ini dapat meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sindi
navigasi.co.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
Harga BBM Pertamina 20 Agustus 2025: Pertamax Turun Lagi
- 20 Agustus 2025
2.
Subsidi LPG 3 Kg, Menuju Tepat Sasaran
- 20 Agustus 2025
3.
Harga Listrik PLN Tidak Naik di Agustus 2025
- 20 Agustus 2025
4.
Rumah Murah Terjangkau Kuningan Mulai Rp160 Jutaan
- 20 Agustus 2025
5.
8 Perumahan Terbaik di Surabaya untuk Tinggal dan Investasi
- 20 Agustus 2025